Keyasa.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan kabupaten-kota melalui pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan jajaran, wajib memberikan jaminan/ penanganan kepada masyarakat terkait keluhan pasca vaksin COVID-19.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah usai hadir dan meninjau kegiatan Vaksinasi Massal COVID-19 Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu Kolaborasi bersama Instansi Terkait dalam rangka Hari Pahlawan, di Halaman Mess Pemda Bengkulu, Selasa (16/11/2021).
“Jadi kalau ada keluhan setelah divaksin pihak puskemas wajib langsung melayani masyarakat bersangkutan dengan menunjukkan kartu vaksin namun tanpa harus mempertanyakan status kepesertaan BPJS kesehatan,” tegas Gubernur Rohidin.
Gubernur Bengkulu lulusan terbaik UGM dan IPB ini juga menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terus bergerak melaksanakan vaksinasi massal COVID-19.
Di mana jelas Gubernur Rohidin, progres capaian vaksinasi di wilayah Bengkulu 2 minggu terakhir memang sangat progresif, bahkan secara nasional Bengkulu mendapatkan penghargaan Best Practice.
“Ini tidak lain karena gerakan yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana hari ini dimotori oleh Kejati Bengkulu melakukan vaksinasi massal COVID-19. TNI-POLRI juga bergerak termasuk instansi vertikal dan BUMN, Perbankan dan bahkan ormas-ormas kemasyarakatan juga melakukan hal yang sama,” imbuh Rohidin.
Diketahui data Satgas COVID-19 Provinsi Bengkulu per 16 November 2021 menyebutkan, angka vaksinasi COVID-19 dosis pertama di Provinsi Bengkulu telah mencapai 54,05 persen sedangkan dosis kedua pada angka 24, 72 persen.
“Memang pola tersebut harus kita gerakkan terus dan di banyak titik dan ini juga harus diikuti oleh pemkab lainnya, terlebih yang angka vaksinasi masih dibawah angka 50 persen,” pungkasnya.
Kajati Bengkulu Agnes Triani mengatakan, bertajuk “Saatnya Jadi Pahlawan Diri Sendiri, Orang Lain dan Indonesia”. Vaksinasi massal COVID-19 yang dimotori pihaknya menyasar 600 dosis masyarakat sekitar Mess Pemda Bengkulu. (Adv)
